Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily pesimistis ibadah haji 1441 H/2020 bisa dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 yang masik mendera dunia. Apalagi merujuk pada rencana perjalanan ibadah haji yang dikeluarkan Kementrian Agama, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji indonesia akan berangkat 25 Juni mendatang.
 |
| Sumber Gambar: Google |
"Saya sih pesimistis ya kalau pihak Kerajaan Arab Saudi akan menggelar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Meskipun sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi," kata Tubagus Ace saat dihubungi "PR", Kamis (28/5/2020). Dia menjelaskan, pembatalan ibadah haji tahun ini kemungkinan besar terjadi melihat kecenderungan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang belum ada tanda-tanda menggembirakan hingga saat ini. "Padahal kalau ingin memberangkatkan jemaah calon haji harus benar-benar jemaah yang sehat dan didukung dengan kondisi negara yang juka menurun jumlah kasus penderita positif Covid-19," ujarnya.
Selain itu, pemerintah Arab Saudi sendiri masih harus fokus pada penanganan pengendalian Covid-19 yang juga kasusnya cukup banyak. "Kota-kota di Arab Saudi memang mulai melonggarkan batasan lockdown, tetapi untuk dua kota suci yakni Madinah dan Mekah belum ada pelonggaran," ujarnya. Faktor lainnya, menurut Tubagus Ace, dalam penyelenggaraan ibadah haji juga harus ada jaminan bahwa dalam proses penyelengaraan ibadah haji yang diikuti jutaan manusia tidak menimbulkan persebaran Covid-19. "Hal ini jelas membutuhkan protokol kesehatan yang ketat dimulai dari tanah air sampai pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci," ujarnya.
Jika melihat rencana perjalanan ibadah haji tahun 2020 yang sudah disusun Kemenag, tutur Ace, kloter satu jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan pada 25 Juni mendatang. "Apakah waktu kurang dari sebulan ini cukup untuk mempersiapkan jemaah calon haji ditengah pandemi ini? Justru itu masalahnya. Perlu ada pengecekan kesehatan kembali kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan pasti butuh waktu cukup lama," tuturnya. Belum lagi jika harus mengikuti protokol Covid-19, maka diharuskan adanya kelonggaran dan menjaga jarak dalam hal transportasi, pemondokan, makanan, dan lain-lain. "tentu saja hal ini membutuhkan anggaran yang harus disesuaikan lagi. Misalnya untuk pemondokan hotel dari sekamar empat jemaah kini dikurangi menjadi dua jemaah sehingga pengeluaran pemerintah pasti membengkak," ujarnya.
Sumber : Harian Pikiran Rakyat
No comments:
Post a Comment